Rakyat Aceh Online : Berita Utama - Dewan Tidak Setuju Dana Aspirasi Distop

BANDA ACEH-Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta pemerintah agar menstop dana aspirasi dewan karena dianggap bisa menyuburkan calo anggaran.
Namun anggota Komisi A DPRA Abdullah Saleh tidak setuju anggaran aspirasi dihentikan. "MaTA punya pandangan seperti itu sah-sah saja. Namun yang merasakan manfaat langsung kan masyarakat," ujarnya, Senin (30/7), menanggapi pemberitaan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta pemerintah menyetop dana aspirasi mulai tahun 2013.

Abdullah Saleh lebih setuju jika program aspirasi dievaluasi sehingga program bisa lebih tepat sasaran. Seperti dibatasi kepada program atau syarat tertentu, sehingga dapat lebih dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan terpenting terhindar dari penyimpangan dalam peruntukannya. Dirinya menerangkan, dana aspirasi dewan sebenarnya lebih diperuntukan menampung usulan program masyarakat masing-masing wilayah konstituen anggota dewan.

“Kalau saya sendiri hanya mengalokasikan ke beberapa kegiatan, seperti pembangunan masjid, meunasah, pasantren, asrama mahasiswa, dan beberapa program lainnya,”ujar politisi Partai Aceh asal Dapil 3 yakni Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Jaya ini.Anggaran tersebut, katanya, sebelumnya sudah diusulkan dan dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif.

“Dalam pengalokasiannya, tidak ada keputusan sepihak. Pada prinsipnya, Aspirasi menampung usulan masyarakat yang tidak tertampung di Musrembang,"terangnya.
Dana regular yang ada di pemeritah, kata Abdullah Saleh, selama ini tidak dialokasikan untuk bantuan masjid, meunasah, pasantren, dan asrama mahasiswa. “Anggaran bantuan untuk pasantren, dan lainnya itu, yang berada di Badan Dayan dan Biro Kesra, hampir seluruhnya adalah angggaran aspirasi anggota dewan.

Kami tidak pegang anggaran, tetapi program yang diusulkan masyarakat, dimana nantinya anggaran itu disalurkan melakui dinas terkait,” ujarnya.
Jika anggaran aspitasi diberhentikan, Abdullah Saleh menambahkan, maka program yang sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta hubungan interaksi antara masyarakat dengan wakilnya di DPR akan terputus. “Program aspirasi tetap perlu dilanjutkan, namun perlu dilakukan evaluasi, sehingga tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, evaluasi program dewan itu perlu dilakukan. “Namun bukan hanya dewan, melainkan sejumlah program-program pemerintah lainnya, seperti JKA, BKPG, PNPM, serta sejumlah program bantuan masyarakat lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRA Amir Helmi mengatakan, bermanfaatnya atau tidak program aspirasi dewan, tergantung dari sudut pandang penilannya. “Program itu sama saja seperti yang ada di dinas. Kami menghomati penilaian MaTA terhadap program aspirasi,” ujarnya.

Amir Helmi mengatakan, dirinya menolak jika dana aspirasi dewan diberhentikan. "Kami melihat program ini sudah dirasakan masyarakat dan perlu dilanjutkan, karena program-program yang tidak tertampung oleh pemerintah, akan diakomodir melalui dana aspirasi dewan,” kata Amir Helmi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota menghentikan alokasi dana aspirasi dewan mulai tahun anggaran 2013 mendatang karena dianggap bisa mengacaukan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran serta menyuburkan calo anggaran.

Koordinator bidang advokasi anggaran dan kebijakan publik MaTA, Hafidh kepada Rakyat Aceh, Minggu (29/7) menyampaikan alasan MaTA menolak pengalokasian dana aspirasi karena selain tidak sesuai dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja serta tidak mencerminkan efisiensi anggaran daerah.(Mag-42)