Rakyat Aceh Online : Berita Utama - Terindikasi Terjadi di RSUD Kutacane

JAKARTA - Penyalahgunaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ternyata tidak hanya terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Djoelham Binjai semata. Namun juga diduga dilakukan oknum petinggi di RSUD Kutacane dan RSUD Tarutung. Demikian dikemukakan pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Awalindo, Roder Nababan, secara khusus kepada koran ini saat berbincang, kemarin.

Menurutnya, indikasi penyalahgunaan tersebut sangat kuat dan didasari sejumlah bukti di lapangan. Seperti contoh terkait temuan di Rumah Sakit di Kutacane. Meski dari anggaran Jamkesmas maupun Jamkesda sudah termasuk obat gratis bagi pasien pemegang kartu, namun hal tersebut disalahgunakan. Kebanyakan pasien justru disuruh membeli obat di apotik yang berada tidak jauh dari rumah sakit. Dengan alasan, rumah sakit tidak memiliki persediaan obat. “Dari hasil temuan kita dilapangan, apotik tersebut merupakan milik salah seorang oknum petinggi di rumah sakit itu. Lalu pertanyaannya kemana obat-obat yang dianggarkan dari Jamkesmas dan Jamkesda tersebut? Sebab di RSUD selalu tidak ada obat. Padahal pemerintah kan sudah menganggarkannya?”

Sementara itu terkait temuan di RSUD Tarutung, salah satu temuan, pasien peserta Jaminan Persalinan (Jampersal) yang merupakan bagian dari Jamkesmas, bahkan ada yang sampai dikenakan biaya hingga Rp2,5 juta. “Padahal seluruh biaya persalinan walaupun harus operasi caesar, itu ditanggung pemerintah.”

Oleh sebab itu melihat temuan dilapangan, tidak heran jika Roder menilai, kebocoran dana yang anggarannya mencapai Rp6,7 triliun di tahun 2011 lalu, justru paling parah terjadi saat pengimplementasiannya dilapangan. Dan parahnya lagi, “yang paling banyak justru prakteknya itu kita sebut sudah 'merampok' uang APBN, uang masyarakat juga ikut 'dirampok'''. Untuk temuan yang satu ini menurut advocate yang banyak menangani perkara di Mahkamah Konstitusi ini, ada pola khusus yang biasanya dilakukan.

“Kita misalkan orang miskin masuk ke rumah sakit untuk berobat pada tanggal satu. Nah karena belum memiliki kartu jamkesmas atau jamkesda, maka keluarga pasien tersebut diharuskan mengurusnya terlebih dahulu.”
Dan selama proses kepengurusan, ungkap Roder, para oknum di rumah sakit akan memasukkan pasien sebagai pasien umum dan dikenakan biaya. Baru kemudian begitu surat-surat selesai, sejak itu pula terhitung biaya perobatannya gratis. Padahal waktu yang dibutuhkan untuk mengurus surat-surat, biasanya tidak cukup dua hari. Apalagi mengingat jarak di satu daerah yang tidak bisa disamakan dengan di kota.

“Sesuai aturan meskipun surat-suratnya belum lengkap, sejak pasien masuk perawatan, sejak itu juga biaya perobatannya gratis karena sudah ditanggung negara. Jadi ini yang mereka permainkan. Makanya kita sebut rampok kanan-kiri,”ungkapnya yang meminta pemerintah baik di pusat maupun daerah, segera memperhatikan kondisi-kondisi ini. Jangan justru buru-buru menambah anggaran, sementara rakyat miskin yang tercover pengobatan gratis, bukannya justru bertambah. (gir/jpnn)