Rakyat Aceh Online : LHOKSEUMAWE - Ribuan Nelayan Daerah Migas Masih Terabaikan

Nasib ribuan nelayan yang berdomisili di daerah penghasil minyak bumi dan gas (Migas) di Kabupaten Aceh Utara, hingga kini belum dapat bernafas dengan legal. Pasalnya, sarana pendukung nelayan ini belum memadai, seperti Kuala Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) masih dangkal dan sarana pendukung lainnya.
Republik Indonesia sudah merdeka hampir 67 tahun lamanya. Namun, kehidupan ribuan nelayan Aceh Utara itu masih terpuruk dari sektor nilai tambah ekonomi.

Hal itu disebabkan, akibat kurangnya perhatian serius Pemerintah Aceh Utara, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, untuk memberdayakan para nelayan. Padahal, Aceh Utara dikenal sebagai daerah penghasil Migas di Indonesia dan disedok habisan-habisan untuk dijual ke luar negeri. Tapi hasil kekayaan daerah itu, sepertinya belum dapat dirasakan oleh para nelayan miskin di 9 wilayah PPI di pesisir Bumo Malikusaleh.

Bahkan, kondisi Kuala Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) itu sendiri, belum layak untuk digunakan sebagai sarana pendukung bagi nelayan. Itu menandakan, Pemerintah selama ini terkesan mengabaikan nasib 7.462 nelayan pesisir Aceh Utara. Harapan nelayan sebenarnya, adalah hanya meminta PPI yang dangkal itu segera di keruk dengan menggunakan alat berat oleh Pemerintah. Tentunya, ribuan nelayan itu tidak dapat berbuat banyak, jika pemerintah tidak merespon persoalan kuala dangkal. Masing-masing, kuala PPI Kuala Mane di Gampong Tanoh Anoe, Kecamatan Muara Batu, Kuala Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara dan Kuala Dayah Tuha, Kecamatan Syamtalira Bayu.

Kemudian, Kuala PPI Blang Mee, Kecamatan Samudera, Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, Kuala Teupin Kuyun dan Mantong Puntong, Kecamatan Seunuddon, Kuala PPI Geulumpang Tanjong Unoe serta Kuala PPI Tanjong Dalam Utara, Kecamatan Tanah Jamboe Aye. “Kuala dangkal sebenarnya, persoalan serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan sangat tidak mungkin jika nelayan membangun sendiri kuala PPI, karena itu tanggungjawab pemerintah,”ucap Panglima Laot Kuala Mane, Kecamatan Muara Batu, Abu Dahlan, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin. Kata dia, selama bertahun-tahun kuala dangkal, sehingga keluar masuk boat-boat nelayan ke PPI menjadi kendala.

Betapa tidak, nelayan harus menunggu air pasang baru bisa merapat atau bersandar boat-boatnya ke Kuala PPI. Namun, sebaliknya saat boat keluar dari Kuala PPI juga terpaksa harus menunggu air pasang. Hal itu membuat hasil tangkapan ikan nelayan yang hendak dibawa ke darat, tidak dapat diturunkan.

Sebutnya, selama ini aktifitas armada nelayan jadi terganggung ketika keluar masuk ke PPI. Menurut dia, kondisi Kuala Mane dangkal sudah terjadi sekitar 10 tahun lalu. Apalagi, hingga saat ini belum adanya penanganan yang serius dari pemerintah hanya janji manis saja, untuk melakukan pengekrukan kuala.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Aceh Utara, Saiful Bahri, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin, juga membenarkan sembilan Kuala Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Aceh Utara, masih dangkal. (arm)