Rakyat Aceh Online : Nanggroe - Dinas Syariat Islam Wajib Beri Penjelasan

LANGSA-Dinas Syariat Islam Kota Langsa harus memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pembongkaran musalla pajak ikan untuk kepentingan komersil. Selaku lembaga yang mengurusi syariat idealnya harus dapat memfatwakan hukum bongkar musala. Demikian ditegaskan Tokoh masyarakat pasar langsa, Nasruddin yang juga aktifis LSM, kepada Rakyat Aceh, Jumat (8/6). Menurutnya, seharusnya ada penjelasan terlebih dahulu mengapa musalla itu harus dibongkar. Ini penting agar tidak terfitnah para pelaku pembongkaran.

“Jadi fungsi SI bukan hanya mengatur masalah jilbab atau orang lelaki shalat jum’at saja lebih dari itu,” ujar Nasruddin seraya menambahkan, masalah pembongkaran musalla pajak ikan beberapa waktu lalu mengundang pro kontra ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. Apalagi pembongkaran tersebut ditenggarai untum kepentingan komersil dimana ditempat tersebut akan dibangun sejumlah pertokoan.Memang ada-ada saja kebijakan pemko, dimana menurut banyak pihak musala tersebut memiliki nilai sejarah karena keberadaan tempat itu sudah bertahun-tahun lamanya yang dikerap digunakan para pedagang ikan saat subuh dan siang hari.

"Sangat jarang kita dengar musalla dibongkar untuk dibangun toko. Tapi kalau dibongkar karena verifikasi arah kiblat itu memang program Kementrian Agama RI. Atas hal ini lah kita desak Dinas Syariat Islam Kota Langsa bekerja sama dengan pihak terkait lainya untuk dapat memberi penjelasan hal ini untuk menghindari fitnah," tegasnya.Ironis memang dimana saat ini pasar-pasar modern yang dibangun pengembang wajib membangun musalla atau fasilitas umum lainnya.
"Tetapi di Kota Langsa hanya membangun pasar tradisional rela membongkar musalla yang memiliki nilai sejarah bagi pasar ikan kota langsa itu sendiri," ujar Nasruddin lagi.

Terlepas berbagai alasan, yang pasti pembongkaran rumah ibadah harus melalui aturan yang ada. Paling tidak beberapa pihak penting harus dilibatkan untuk dimintai pendapatnya, bukan dengan penuh emosi dan arogansi membongkar rumah ibadah yang dalam adat Aceh masih di sakralkan.

Fakta ini lah yang harus dipahami semua pihak agar tidak gegabah dalam mengambil sikap. Seberapa kecil tempat tersebut tetapi tetap diberi nama tempat beribadah. Atas hal itu lah kita mendesak pihak terkait khususnya Dinas Syariat islam untuk mememanggil para pengemban tersebut dimintai keterangannya. (ris)