Rakyat Aceh Online : BANDA ACEH - Guru Swasta Merasa Diabaikan

BANDA ACEH– Merasa diabaikan, seratusan guru di Banda Aceh dan sekitarnya,Senin (14/5), berunjukrasa di Gedung DPR Aceh. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan peraturan baru untuk guru yang berstatus honor swasta.Guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Swasta Aceh (IGSA) ini, tiba di Kantor DPR Aceh sekira pukul 09.00 WIB. Setelah melakukan orasi, para peserta aksi yang didominasi kaum perempuan ini, akhirnya ditemui oleh Sidik Fahmi anggota DPRA dari Komisi E, bidang pendidikan.

Kepada Sidik Fahmi, para tenaga honorer swasta ini meminta untuk memperjuangkan aspirasi mereka dan meminta kepada pimpinan dewan untuk menyurati pemerintah pusat, terkait dengan persoalan yang mereka hadapi, pasca terbitnya PP Menpan No.5 Tahun 2010.
“PP itu harus dicabut karena sangat diskriminatif,”kata Cut Amalia, selaku sekretaris IGSA.Sebagai perpanjangan tangan masyarakat, kata dia, sudah menjadi kewajiban DPRA untuk memperjuangkan nasib guru honor swasta di Aceh. Untuk itu, lembaga tersebut harus mendesak pemerintah pusat untuk mencabut PP Nomor 5 tahun 2010 tentang status tenaga honorer yang dibiayai oleh Negara.

Kehadiran PP yang mengatur tentang kriteria honorer yang dibiayai oleh APBD dan non APBD tersebut, sangat merugikan para guru yang mengajar di sekolah swasta. Makanya, untuk menghilangkan kesenjangan, DPRA dapat mengalokasikan tunjangan untuk guru honor swasta dalam APBA.Selain itu, para guru ini juga meminta pemerintah Aceh untuk dapat memberikan jaminan kesehatan kepada mereka. Kemudian, pemerintah juga dituntut bisa memperjelas status Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Sementara itu, Ketua Presedium Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar Gb) Sayuti Aulia menambahkan, pemerintah telah mengabaikan guru swasta, padahal mereka juga adalah seorang guru seperti halnya guru negeri.

“Kalau tidak akui guru swasta, tutup saja sekolah – sekolah swasta dan Universitas tempat mendidik guru,”tegasnya.Saat membuat regulasi, kata dia, tentunya pemerintah harus bisa mengakomodir guru swasta juga, tidak malah menjadikan seolah guru negeri menjadi anak emas.Menanggapi tuntutan para guru, Sidik Fahmi mengatakan, bahwa pihaknya akan menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh para tenaga pengajar tersebut. “Kita akan tindak lanjuti aspirasi ini kepada pimpinan untuk kemudian bisa diteruskan kepada pemerintah pusat,”sebutnya.

Dia pun menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan membahas persoalan tuntutan tersebut untuk kemudian dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan kepada pemerintah pusat agar memperhatikan nasib guru swasta. (Slm)