Rakyat Aceh Online : BANDA ACEH - Tunggakan Pelanggan Tembus Rp 110 Miliar

Banda Aceh - PT PLN (Persero) Wilayah Aceh menandatangani kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding-MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Aceh terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatangan kesepakatan bersama tersebut dilakukan di Aula Kejaksaan Tinggi Aceh pada Kamis (10/5). Prosesi penandatangan dilakukan langsung antara General Manager (GM) PLN Aceh, Ir Sulaiman Daud dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusni, SH.
Penandatangan serupa, diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang berada di dalam wilayah hukum Kejati Aceh dengan masing – masing Kepala PLN Cabang.

GM PLN Aceh, Sulaiman Daud menjelaskan apa yang dilakukan PLN Aceh sebagai tindak lanjut atas apa yang telah dilakukan Direksi PLN dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) guna menjalin kerja sama sinergi penanganan masalah hukum di wilayah kerja PLN. Setelah membuat MoU tersebut, maka PLN dan Kejaksaan akan menangani bersama semua permasalahan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara baik di Pengadilan atau diluar pengadilan secara bersama-sama.

Sementara menyangkut potensi permasalahan hukum yang dapat timbul adalah mulai dari persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan proyek pembangit, penyelesaian masalah tunggakan sampai upaya penertiban pencurian listrik oleh pelanggan PLN. “Pencurian listrik dan tunggakan lumanyan tinggi di Aceh. Maka itu dukungan Kejaksaan sangat penting untuk mengatasi persoalan yang menghambat kenerja PLN kedepan,”kata Sulaiman Daud.

Akibat tindakan pencurian listrik, kata dia, menyebabkan PLN setiap bulannya merugi hingga ratusan juta rupiah, belum lagi persoalan besarnya jumlah tunggakan pelanggan PLN. Saat ini, pihaknya mencatat bahwa jumlah tunggakan pelanggan lebih kurang sudah mencapai Rp 110 miliar. Angka tersebut, dapat dikatakan tertinggi di wilayah kerja PLN Indonesia bagian barat.”Pelanggan yang menunggak, bervariasi mulai dari rumah tangga sampai kepada instansi pemerintahan,”sebutnya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Muhammad Yusni menegaskan, Kejaksaan akan selalu siap membantu PLN, khususnya dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.”Kita siap membantu, baik di pengadilan maupun diluar pengadilan,”katanya.
Melalui kerjasama dengan PLN,maka pihak kejaksaan akan bertindak sebagai pengacara negara atau pemerintah ketika terjadi kasus perdata dan tata usaha negara yang melibatkan PT PLN.

Bahkan pada 2011 lalu, Kejaksaan ikut menyelesaikan kasus-kasus gugatan perdata yang berhubungan dengan tunggakan listrik, saat itu ada puluhan perkara dengan jumlah tunggakan mencapai Rp 4,9 miliar. Sementara pada 2012, setidaknya ada 35 perkara dengan jumlah tunggakan yang menjadi piutang PLN mencapai Rp. 380 juta. (slm)