Rakyat Aceh Online :

Banda Aceh – Seribuan korban konflik dari Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, Senin (24/4), menggelar unjukrasa di Kantor Gubernur Aceh. Aksi mereka kali ini adalah untuk menuntut janji Pemerintah Aceh yang mengatakan akan menuntaskan persoalan rubah bantuan namun hingga saat ini belum mereka terima.
Maulana dari Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), lembaga yang selama ini intens mengadvokasi korban konflik menyebutkan, seluruh korban konflik akan bertahan selama satu bulan di Banda Aceh untuk menuntut haknya dari pemerintah Aceh,”Kita akan bertahan disini sampai membuahkan hasil,”katanya.

Aksi dilakukan para korban konfilk ini merupakan tindak lanjut dari aksi serupa beberapa bulan lalu di Kota Banda Aceh. Pada saat itu jumlah korban konflik yang datang hanya mencapai ratusan, kali ini jumlah yang datang jauh lebih besar dan masih ada 600 massa lagi sedang menuju ke Banda Aceh. Kedatangan dalam jumlah besar tersebut, merupakan sebagai bentuk kekecewaan para korban konflik terhadap janji pemerintah yang mengatakan akan segera menuntaskan persoalan rumah korbn konflik di dua Kabupaten tersebut.

Pada Februari 2012 lalu, perwakilan korban konflik dari Aceh Tengah dan Bener Meriah berjumalah 13 orang mendatangi pendopo dan diterima oleh Gubernur, Kepala Dinas Sosial dan Ketua BRA. Pertemuan berlansung sekitar 30 menit, para pengambil kebijakan tersebut menampung beberapa aspirasi masyarakat untuk pemenuhan hak atas rumah dan juga gubernur berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Pada waktu itu, pejabat Gubernur Tarmizi A Karim, kata dia, juga memerintahkan jajarannya yaitu Dinas Sosial dan BRA untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, sehingga masalah tidak mengakibatkan konflik diantara masyarakat.

BRA dan pihak berwenang juga diminta menyelesaikan persoalan rumah yang tidak tepat sasaran dan penerima rumah ganda agar diusut secara tuntas sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku sehingga tidak ada yang di zalimi dalam proses reintegrasi dan masyarakat dapat menerima haknya sesuai aturan dan ketentuan yang sudah diatur. “Pada waktu itu, Gubernur setuju membentuk tim verifikasi independent. Tim itu katanya
akan bekerja untuk mengverifikasi ulang terhadap jumlah rumah yang sudah dibangun oleh BRA dan memverifikasi jumlah masyarakat korban konflik yang rumahnya dibakar tapi belum mendapatkan haknya,”sebutnya.

Namun hingga saat ini, Tim Independen tidak kunjung turun ke dua Kabupaten tersebut, karena memang tidak pernah dibentuk, maka dari itulah, aksi yang dilakukan para korban konflik kali ini, adalah untuk menagih janji dan komitmen pemerintah Aceh. “Masyarakat tidak akan pulang sebelum ada persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh,”sebutnya. Bawa Stok Makanan 30 Hari
Lebih lanjut, Maulana menambahkan, para pengunjukrasa akan bertahan di Banda Aceh maksimal 30 hari dan minimal 15 hari sampai ada sebuah kejelasan teerhadap tuntutan mereka. ”Stok makanan yang mereka bawa cukup untuk 30 hari,”jelasnya.

Karena Pj Gubernur sedang tidak berada ditempat, para pengunjukrasa ini, hanya ditemui oleh Ketua BRA Pusat Hanif Asmara, dalam kesempatan itu dia pun menagih data penerima rumah bantuan yang menurut penilaian masyarakat bukanlah yang berhak.”Kita masih menunggu data itu diserahkan, baru kita verifikasi,”cetusnya.
Hanif mengaku, dirinya pernah memberikan data seluruh penerima rumah bantuan di Aceh Tengah dan Bener Meriah untuk dinilai oleh masyarakat, apakah dari data itu, tercantum nama yang tidak berhak sebagai penerima dana bantuan rumah.

Namun sejauh ini, salinan data yang diserahkannya dua bulan lalu tersebut belum dikembalikan kepadanya untuk diverifikasi, mendapati jawaban tersebut, para pengunjukrasa menumpahkan kekesalan dan kekecewaan mereka dengan menyoraki Ketua BRA. Masyarakat pun menegaskan bahwa yang berhak melakukan verifikasi adalah Pemerintah dan BRA,”Mana ada kewenangan kita melakukan verifikasi. Itu kan tugas pemerintah,”demikian ujar salah seorang pengunjukrasa, Zakaria, warga Bener Meriah. (slm).