Rakyat Aceh Online : Berita Utama - MDF Suntikkan Dana Hibah Rp 450 M

BANDA ACEH-Pemerintah Provinsi Aceh mendapatkan dana hibah senilai 50 juta dolar AS atau setara dengan Rp 450 miliar dari Multi Donor Faund (MDF).Meskipun dana hibah ini dikelola Pemerintah Aceh melalui APBN, namun mekanisme pelaksanaan dilapangan sepenuhnya dilaksanakan oleh sejumlah lembaga non pemerintah atau Non Goverment Organisasion (NGO).

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh Iskandar, didampingi ekonom senior Bank Dunia, Enrique Blanco Armas dan para Deputi dari Bappenas dan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) kepada wartawan, Kamis (29/7) menyebutkan, bila total dana 50 Juta Dolar AS ini, diimplementasikan lewat program fasilitas pendanaan pembangunan ekonomi atau economic Development Financing Facility (EDFF).

Dikatakannya, program yang sebenarnya telah dimulai sejak Januari 2009, dan akan berakhir pada Maret 2012 ini memiliki total alokasi dana senilai 50 juta dolar AS, dan total dana ini terdiri atas dua komponen,

yakni pertama dialokasikan bagi fasilitas pembiayaan implementasi sub - proyek di bidang ekonomi yaitu senilai 44,5 juta dolar AS, dan yang kedua sisanya senilai 5,5 juta dolar AS diperuntukkan sebagai dana fasilitas dan peningkatan kapasitas bagi staf pemerintah Aceh dan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).

Dia menjelaskan bahwa EDFF dirancang untuk mendukung dan sesuai dengan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekontruksi Daerah dan Undang - undang pemerintahan Aceh, dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja di seluruh Aceh.

Bantuan bagi peningkatan pembangunan perekonomian Aceh ini, kata Iskandar, tidak diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai, melainkan melalui pendanaan sub - proyek yang dilaksanakan oleh lembaga - lembaga pelaksana yang telah dipilih sebelumnya berdasarkan proses seleksi proposal.

Sebagaimana diketahui, sesuai dengan mekanisme pelaksaan APBN yang diatur berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan, maka dalam hal pelaksanaan kegiatan Aceh - EDFF ini dikelola secara on budget on treasury, artinya dicatat pada APBN bagian anggaran Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dan disalurkan melalui Bendahara umum Negara (BUN).

"Ini program baru dalam model pendanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dan Aceh yang pertama menerapkannya. Pengelolaan harian proyek dipercayakan sepenuhnya pada project management unit (PMU) yang bekerja melalui kantor Bapeda Aceh"ujarnya.

Proyek EDFF ini, juga melibatkan beberapa lembaga pemerintahan baik tingkat pusat maupun Provinsi. Dalam hal ini, Bappenas bertanggung jawab atas perencanaan, evaluasi proyek serta bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pendampingan.

Sementara KPDT bertanggung jawab atas pelaksana anggaran secara keseluruhan termasuk pengajuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) serta monitoring dan evaluasi secara keseluruhan.

Kecuali itu, pemerintah pusat juga telah berkomitmen dalam menuntaskan dan mempercepat pembangunan Aceh, "Hal ini dibuktikan dengan rancangan rencana aksi kesinambungan Rekontruksi Aceh yang sudah dibuat oleh Bappnas,"jelas Direktur kawasan Khusus dan Daerah tertinggal Bappenas Dr Suprayoga Hadi yang diwakili oleh Ir Totong Gunantili.

Untuk mendukung upaya tersebut, MDG Aceh - Nias sebagai salah satu organisasi multilateral yang mengumpulkan dana dari berbagai negara donor, tetap berkomitmen membantu program kesinambungan rekontruksi Aceh hingga 2012 mendatang. (slm)