Rakyat Aceh Online : BANDA ACEH - SK Kepsek Bisa Daftar Guru Honor

BANDA ACEH – Ketua PGRI Aceh, Ramli Rasyid menyatakan surat keputusan (SK) Kepala sekolah negeri juga berlaku sebagai syarat untuk pendataan tenaga honorer tahun 2001. Informasi tersebut disampaikannya berdasarkan konsultasi dengan kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP) Aceh baru-baru ini.

“Berdasarkan hasil konsultasi dengan kepala BKPP Aceh, Anwar Muhammad pendataan tenaga honorer dikelompokkan dua kategori yakni tenaga honorer yang dibiayai melalui anggaran APBN dan APBD, selain itu juga mendata tenaga yang mengabdi dibiayai dengan anggaran tertentu, sebelumnya tenaga honor yang dibiayai APBN dan APBD yang didata,”ujarnya saat ditanyai wartawan kemarin.

Tenaga honorer yang mengabdi di sekolah negeri untuk memenuhi persyaratan pendataan dapat menggunakan SK dari kepala sekolah setempat dan SK tidak harus ditandatangai Kepala Dinas Pendidikan sedangkan tenaga honorer yang mengabdi di sekolah swasta harus mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan.

Ramli Rasyid menyebutkan, terkait adanya pendataan tenaga honorer pada 2010 dirinya sempat di kejar-kejar oleh para guru honorer untuk mendapatkan tandatangan SK bahkan menerima ribuan SMS karena dirinya pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh.

Oleh sebab itu, ia berkonsultasi dengan Kepala BKPP Aceh dan hasil konsultasi itu langsung disampaikannya seusai acara sosialisasi di PLN yang umumnya diikuti para Kepsek di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

“Saya sudah menerima ribuan SMS, intinya mereka mempertanyakan kenapa pemerintah diskriminasi dalam melakukan pendataan tenaga honerer, kenapa yang dibiayai dari anggaran APBN dan APBD saya yang didata sedangkan yang lain tidak didata,” jelasnya sambil memperlihatkan deretan SMS di kotak masuk ponselnya seraya menyebutkan pendataan tenaga honeror itu bukan untuk di angkat menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS).

Menurut informasi yang diterima koran ini, pendataan pegawai honorer dilaksanakan sesuai surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 pada 28 Juni 2010.

Dalam edaran disebutkan, pendataan kembali tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah terkait adanya laporan dan pengaduan tenaga honorer dari berbagai daerah kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dan anggota DPR-RI komisi I, komisi VII dan komisi X.

Melalui pengaduan yang disampaikan, ternyata masih ada tenaga honorer yang memenuhi syarat peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 Jo. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2007 yang belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Tenaga honorer yang didata kembali terdiri, tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai APBN atau APBD dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang setingkat Kakankemenag dan bekerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, baik sebagai tenaga administrasi maupun guru pada Madrasah negeri.

Masa kerja minimal setahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. (din)