Rakyat Aceh Online : NASIONAL - 80 Persen Pemekaran Daerah Gagal

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo mempertanyakan alasan moratorium pemekaran daerah. Lebih jauh, alasan 80 persen pemekaran gagal yang dijadikan dasar moratorium juga jadi pertanyaan.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menerangkan bahwa istilah moratorium tak pernah ada dalam undang-undang. Karena itu, menurutnya, kembalikan saja posisi dasar hukum bagi pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah itu pada ketentuan yang masih berlaku yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2007.

Ganjar juga merasa tidak paham mengapa pemerintah beranggapan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan pemekaran wilayah selama 10 tahun ini 80 persen gagal. "Yang kami pertanyakan, Presiden bisa ngomong 80 persen. Itu datanya dari mana? Bukankah Kementerian Dalam Negeri yang selalu mengevaluasi tiap tahun sudah punya data," kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan data Kementerian Dalam Negeri Mei 2010 menunjukkan hasil evaluasi perkembangan daerah otonom baru menggambarkan bahwa daerah yang dimekarkan dengan persiapan yang kurang memadai dan dalam waktu yang sangat mendesak memerlukan upaya besar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Lebih lanjut, dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari 469 jumlah daerah ada 11 yang memiliki kinerja sangat tinggi, 195 tinggi, 138 sedang, dan 67 daerah yang memiliki peringkat dan status penyelenggaraan rendah.

Sementara itu Ketua Komisi II Chairuman Harahap mengatakan, DPR akan jalan terus menggarap aspirasi daerah itu. "Komisi II sepakat untuk berhati-hati atau prudent dalam melakukan pemekaran atau melahirkan daerah baru dan kita harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan baik dari Konstitusi Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah," kata Ketua Komisi II Chairuman

Chairuman menambahkan, dari 69 rancangan wilayah yang sudah ada, 33 buah, sudah dinilai ulang. "Kami sudah menyurati mereka untuk melengkapi drafnya. Dan ternyata dari yang ke 33 itu hanya 3 yang mendekati persyaratan penuh dan yang sudah melengkapi persyaratan itu sampai sekarang hanya 11 wilayah saja," kata politisi Partai Golkar itu.

“Sebenarnya kami menginginkan pemerataan pembangunan itu bisa terjangkau ke masyarakat yang jauh sekalipun. Baik di daerah perbatasan maupun daerah terpencil, agar pembangunan yang terjadi di Indonesia ini merata,” kata Chairuman menjelaskan latar pemekaran itu.

Seperti diketahui, kemarin Presiden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menggelar jumpa pers, sepakat memoratorium pemekaran daerah. Namun Komisi II DPR yang membidangi otonomi daerah menganggap itu kebijakan sepihak pemerintah. (int/jpnn)